| Penanggung Jawab Berita | Azril Azifambayunasti |
| SDGs | 2, 4 & 9 |
| Started | Friday, May 23rd, 2025, 08.00 WIB |
| Ended | Friday, May 23rd, 2025, 12.00 WIB |
| Number of participants | 96 |
| Program Studi yang terlibat | 3 |
| Service hours | 4 hours |
| Beneficiaries | Students of History Department |
| Location | Universitas Negeri Malang |
| Collaborator | Wageningen University, Belanda |
| Impact Scale | Internasional |


Malang, 23 Mei 2025 — Sejarah pertanian Indonesia tidak hanya berkisah tentang pembangunan infrastruktur dan peningkatan hasil panen, tetapi juga tentang dinamika kekuasaan, ketimpangan sosial, dan peran masyarakat lokal dalam mempertahankan kedaulatan atas sumber daya alam. Perspektif ini disampaikan oleh Dr. Harro Maat, peneliti dari Wageningen University and Research, Belanda, yang menyoroti perlunya meninjau ulang cara pandang konvensional terhadap sejarah pertanian Indonesia.
Menurut Dr. Maat, penulisan sejarah pertanian selama ini terlalu menekankan aspek modernisasi dan kemajuan teknis, sementara relasi sosial dan politik di balik pembangunan agraria kerap diabaikan. Ia menegaskan bahwa memahami sejarah pertanian berarti juga memahami siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersingkir dalam setiap fase transformasi agraria. Dengan kata lain, sejarah pertanian tidak netral—ia merefleksikan struktur kekuasaan dan arah pembangunan yang dipilih suatu bangsa.
Dalam diskusi tersebut, Drs. Ismail Lutfi, M.A., menyoroti bahwa sistem pertanian Indonesia hingga kini masih menyimpan warisan kolonial yang berkelindan dengan kapitalisme global. Menurutnya, riset dan pengembangan tanaman di masa kolonial justru menunjukkan efektivitas organisasi dan perencanaan, meskipun berorientasi pada kepentingan penjajah. Kondisi itu, lanjutnya, perlu dijadikan bahan refleksi dalam membangun sistem pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan pada masa kini.
Dr. Maat menambahkan bahwa infrastruktur pertanian yang dibangun tanpa memperhitungkan pengetahuan lokal sering kali tidak berkelanjutan. Ia mendorong perlunya integrasi antara sejarah, sosiologi, dan ekologi agar pembangunan agraria tidak hanya produktif, tetapi juga inklusif dan tangguh menghadapi perubahan global.
Gagasan ini sejalan dengan komitmen Universitas Negeri Malang dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), di antaranya SDG 2: Tanpa Kelaparan (Zero Hunger), khususnya Sub-tujuan 2.3 (meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan nelayan) serta Sub-tujuan 2.4 (mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim); SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, terutama Sub-tujuan 9.5, yaitu meningkatkan penelitian ilmiah dan pengembangan kapasitas teknologi untuk memperkuat sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan SDG 4: Pendidikan Berkualitas, dengan penekanan pada Sub-tujuan 4.7, yakni mendorong pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya serta kearifan lokal.
Dengan menempatkan sejarah pertanian dalam kerangka keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, gagasan ini memperluas pemahaman tentang bagaimana masa lalu membentuk arah masa depan pertanian Indonesia. Pendekatan kritis dan reflektif ini memperlihatkan peran penting ilmu sejarah dalam membangun kebijakan yang berpihak pada manusia, ekologi, dan kesejahteraan bersama.