Nama Penanggung Jawab Berita: Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
| SDGs | 4 |
| Started | 16 September 2025 |
| Ended | 16 September 2025 |
| Number of participants | 10 |
| Program Studi yang terlibat | S2 Keguruan Bahasa Arab |
| Service hours | 4 JP |
| Beneficiaries | Melalui keterlibatan Senat UM dalam audiensi bersama Komisi X DPR RI, peserta forum memperoleh perspektif kritis dan konstruktif mengenai arah kebijakan pendidikan nasional yang berkeadilan. Kehadiran Prof. Hanik menghadirkan inspirasi sekaligus bukti nyata peran akademisi dalam mengawal RUU Sisdiknas agar tetap berpihak pada hak publik, memperkuat posisi guru dan pesantren, serta menjamin akses pendidikan tinggi yang inklusif. Dengan demikian, forum ini tidak hanya memperkaya wacana kebijakan, tetapi juga memberikan manfaat strategis berupa rekomendasi akademik yang selaras dengan komitmen UM terhadap pencapaian SDGs 4: Quality Education. |
| Location | Luring |
| Collaborator | Komisi X DPR RI |
| Impact Scale | Nasional |
Universitas Negeri Malang (UM) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung perumusan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini tampak dalam audiensi Senat UM dengan Komisi X DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) pada Selasa, 16 September 2025. Delegasi UM yang dipimpin oleh Ketua Senat turut menghadirkan Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum., Guru Besar sekaligus Ketua Program Studi Magister dan Doktor Pendidikan Bahasa Arab UM. Kehadiran Prof. Hanik memperkuat peran akademisi UM dalam memperjuangkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berlandaskan falsafah bangsa.
Dalam forum tersebut, Senat UM menekankan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai hak publik yang berlandaskan prinsip sosial-demokratik. Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain penguatan peran guru dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, pengelolaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai tanggung jawab negara, serta urgensi regulasi yang menyeimbangkan aspek keadilan, akses, dan efisiensi anggaran. Diskusi juga menyinggung dinamika Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang memerlukan pengaturan lebih proporsional agar tetap menjamin akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Keterlibatan aktif Prof. Hanik dalam audiensi ini menunjukkan kontribusinya bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai pengawal arah kebijakan pendidikan nasional. Pandangan kritis dan konstruktif yang disampaikan menegaskan peran UM dalam memastikan sistem pendidikan Indonesia sejalan dengan komitmen global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-4, yaitu menjamin pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata bagi semua.
Melalui langkah ini, UM tidak hanya berperan sebagai perguruan tinggi penghasil riset dan inovasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat dan relevan dengan tantangan zaman.






