Perpustakaan Kelurahan Naik Kelas: Dosen Perpustakaan Digital UM Sosialisasikan Standar Nasional Perpustakaan kepada 20 Kelurahan se-Kota Malang

oleh Tim SDGs FV | Agu 27, 2026 | Faculty of Vocational, SDG 04, SDG 17

Author: Setiawan

Editor: Nurul Hidayat

SDG : 17,4
Tanggal Mulai 2026-05-12
Tanggal Berakhir 2026-05-12
Jumlah Peserta 20
Program Studi D4 Perpustakaan Digital (FV)
Penerima Manfaat 20 Pustakawan Keluruhan dan perangkat desa
Tempat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Malang
Kolaborator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Malang | Komunitas Literasi Kota Malang

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Malang ke-112, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang menyelenggarakan Technical Meeting Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Malang Tahun 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi pembuka kompetisi, tetapi sekaligus menjadi forum sosialisasi standar pengelolaan perpustakaan yang kini wajib diacu oleh seluruh perpustakaan kelurahan di Indonesia.
Dr. Setiawan, S.Sos., M.IP., dosen Program Studi D4 Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang, hadir sebagai narasumber yang menguraikan substansi Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum, khususnya lampiran yang mengatur standar perpustakaan desa dan kelurahan. Kegiatan ini diikuti oleh 20 kelurahan dari 5 kecamatan di wilayah Kota Malang yang pada tahun 2025 telah menerima bantuan buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Dalam sesinya, Dr. Setiawan memaparkan secara sistematis kerangka standar yang harus dipenuhi setiap perpustakaan kelurahan sebagaimana diamanatkan Perpusnas Nomor 2 Tahun 2024. Materi sosialisasi mencakup enam standar utama beserta tiga komponen pendukungnya. Pada dimensi koleksi, peserta mendapatkan pemahaman bahwa perpustakaan kelurahan wajib memiliki minimal 1.000 judul koleksi tercetak maupun digital, dengan penambahan koleksi secara rutin minimal 3 persen per tahun serta kewajiban melakukan cacah ulang dan penyiangan berkala. Dr. Setiawan juga menekankan pentingnya aspek penyelenggaraan yang sah secara hukum, mulai dari kepemilikan SK pendirian dari lurah, pendaftaran Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) di Perpustakaan Nasional, hingga penyusunan visi-misi dan program kerja tahunan yang terdokumentasi. Tak kalah penting, komponen inovasi dan kreativitas serta pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) turut diulas sebagai cerminan sejauh mana perpustakaan kelurahan benar-benar hidup dan berdampak bagi warganya. Sebagai hasil konkret dari sosialisasi ini, seluruh 32 pustakawan dari 20 kelurahan peserta memperoleh pemahaman utuh atas enam standar utama dan tiga komponen pendukung tersebut, yang selanjutnya menjadi acuan langsung dalam penilaian Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Malang Tahun 2026.
Sosialisasi ini memberikan nilai strategis yang melampaui konteks lomba semata. Dengan memahami Standar Nasional Perpustakaan Kelurahan secara utuh, para pengelola perpustakaan dari 20 kelurahan peserta mendapatkan peta jalan yang jelas untuk mentransformasi perpustakaan mereka dari sekadar tempat penyimpanan buku menjadi pusat informasi, ruang kreatif kolaboratif, dan sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sosialisasi standar nasional perpustakaan kelurahan adalah bentuk konkret kontribusi perguruan tinggi pada pencapaian SDG 4: Pendidikan Berkualitas, khususnya Target 4.7 yang menekankan penguatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui akses pembelajaran sepanjang hayat serta sumber daya pendidikan berbasis komunitas dari unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Kolaborasi antara Universitas Negeri Malang dan Dispussipda Kota Malang dalam forum ini juga menjadi cerminan nyata SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, khususnya Target 17.9 tentang penguatan dukungan pengembangan kapasitas daerah dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan dan Target 17.17 tentang penguatan kemitraan antara akademisi dan pemerintah daerah, membuktikan bahwa sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah bisa menghasilkan dampak literasi yang merata hingga ke tingkat kelurahan.
Kegiatan ini juga menjadi titik tolak keberlanjutan kolaborasi antara UM dan Dispussipda Kota Malang dalam penguatan perpustakaan kelurahan. Kedua pihak berencana melanjutkan sinergi ini dalam bentuk pendampingan teknis pascasosialisasi, mencakup pemantauan penerapan standar oleh masing-masing kelurahan serta evaluasi berkala menjelang penilaian Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik. Skema keberlanjutan ini diharapkan menjadikan penguatan perpustakaan kelurahan sebagai agenda kolaboratif yang berjalan berkesinambungan, tidak hanya terbatas pada momentum lomba.
“Standar nasional perpustakaan bukan tembok birokrasi yang menghalangi, melainkan kompas yang membantu setiap pengelola perpustakaan kelurahan menemukan arah yang benar,” ujar Dr. Setiawan. Menurutnya, perpustakaan kelurahan yang memenuhi standar adalah perpustakaan yang siap menjadi ruang tumbuh bagi pengetahuan, kreativitas, dan pemberdayaan warga dari titik yang paling dekat dengan kehidupan mereka.