Author: Adinda Dwi Larasati
Editor: Nurul Hidayat
| SDG : | 17,4,1 |
| Tanggal Mulai | 2026-07-25 |
| Tanggal Berakhir | 2026-07-25 |
| Jumlah Peserta | 100 |
| Program Studi | S1 Hukum (FIS) |
| Penerima Manfaat | 100 perempuan peserta program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya |
| Tempat | UPN Veteran Jawa Timur |
| Kolaborator | UPN “Veteran” Jatim | Kelompok UPPKA Kenjeran, Surabaya |
Program pemberdayaan ekonomi keluarga kerap berhenti pada aspek peningkatan pendapatan semata, padahal keberdayaan perempuan juga perlu ditopang oleh pengasuhan yang positif dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Menjawab kebutuhan tersebut, dua dosen Universitas Negeri Malang (UM), yaitu Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. dari Program Studi S1 Hukum, Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UM, dan Evania Yafie, S.Pd., M.Pd., Ph.D. dari Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM, menjadi narasumber dalam pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang digelar di kampus UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, pada Sabtu, 25 Juli 2026, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Kegiatan ini bertujuan membekali perempuan peserta UPPKA dengan pemahaman bahwa kemandirian ekonomi keluarga perlu berjalan beriringan dengan pengasuhan positif, penguasaan atas hasil usaha, literasi hukum, serta perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan maupun ketidakadilan hukum dalam keluarga. Kegiatan ini mendukung SDG 1: Tanpa Kemiskinan, khususnya Target 1.4 tentang jaminan akses setara terhadap sumber daya ekonomi dan layanan dasar bagi perempuan, SDG 4: Pendidikan Berkualitas, khususnya Target 4.7 melalui edukasi parenting dan literasi hukum sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, khususnya Target 17.17 tentang penguatan kemitraan publik dan masyarakat sipil yang efektif.
Pelatihan dilaksanakan di kampus UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, diikuti oleh para perempuan peserta UPPKA. Sebagai bentuk kolaborasi lintas fakultas dan lintas lembaga, Dr. Lusiana Margareth Tijow menyampaikan materi literasi hukum keluarga, sementara Evania Yafie menyampaikan materi edukasi parenting dan pengasuhan positif. Pelatihan menekankan keterkaitan antara penguatan ekonomi, pendidikan keluarga, dan perlindungan hukum sebagai tiga unsur yang tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkan keluarga yang berdaya.
Sebanyak 100 peserta UPPKA mengikuti pelatihan hingga tuntas dan memperoleh pemahaman baru mengenai keterkaitan antara kemandirian ekonomi, pengasuhan positif, dan perlindungan hukum keluarga. Kegiatan ini turut memperkuat kapasitas kelembagaan antara UM, UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendampingi keluarga akseptor KB secara berkelanjutan.
Kegiatan ini mendukung SDG 1, khususnya Target 1.4, melalui penguatan pemahaman perempuan peserta UPPKA atas hak ekonomi dan penguasaan hasil usaha keluarga sebagai bagian dari kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini mendukung SDG 4, khususnya Target 4.7, melalui edukasi parenting dan literasi hukum keluarga yang memperkuat pembelajaran sepanjang hayat bagi perempuan dalam melindungi diri dan keluarganya. Kegiatan ini juga mendukung SDG 17, khususnya Target 17.17, melalui penguatan kapasitas kelembagaan antara UM, UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai wujud kemitraan multi-pihak dalam pendampingan keluarga akseptor KB.
Tantangan yang teridentifikasi adalah masih banyaknya program pemberdayaan ekonomi keluarga yang berhenti pada aspek peningkatan pendapatan tanpa disertai penguatan pengasuhan dan literasi hukum. Rekomendasi ke depan adalah menjadikan modul parenting dan literasi hukum keluarga sebagai bagian tetap dari kurikulum pembinaan UPPKA di wilayah lain, didukung dokumen roadmap kerja sama antara UM, UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya.
Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. menyampaikan, “Literasi hukum sangat penting sebagai bekal perempuan melindungi diri dan keluarganya dari ketidakadilan.” Narasumber berharap kolaborasi lintas fakultas dan lintas lembaga semacam ini dapat terus berlanjut dan direplikasi di wilayah pembinaan UPPKA lainnya, sehingga pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan selaras dengan perlindungan hukum dan pengasuhan keluarga yang berkualitas.







